JAKARTA,quickq苹果版下载vqn DISWAY.ID- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Kornas JPPI) Ubaid Matraji mewanti-wanti pemerintah soal pembentukan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat yang berpotensi melanggar konstitusi.

"Ini bisa jadi akan bernasib sama dengan yang dialami RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)," ungkap Ubaid dalam keterangannya, 16 Januari 2025.

Sekolah unggulan model tersebut sebenarnya sudah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2013 silam.

BACA JUGA:5 Ide Kegiatan Isra Miraj 2025 di Sekolah dan Pesantren, Auto Nambah Ilmu

"Saat itu, MK menyatakan bahwa RSBI bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam UUD 1945," lanjutnya.

Di mana, layanan pendidikan itu harus berkeadilan dan dapat diakses untuk semua anak, bukan untuk kalangan dengan ekonomi tertentu saja.

Pasalnya, menurut Ubaid, sekolah unggulan ini biasanya akan dihuni oleh mayoritas anak-anak dari kalangan menengah ke atas karena mereka memiliki akses lebih pada sumber-sumber belajar.

BACA JUGA:Mendikdasmen Abdul Mu'ti Upayakan Sekolah Rakyat Tak Tumpang Tindih dengan Sekolah Umum

Bersama dengan itu, sistem sekolah yang memisahkan anak-anak berdasarkan status sosial dapat memperkuat ketimpangan kelas atau kasta di masyarakat.

"Anak-anak dari keluarga miskin akan terus terperangkap dalam siklus ketidaksetaraan, sementara anak-anak dari keluarga lebih mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sekolah unggulan," tandasnya.

Hal ini lantas memperburuk ketimpangan sosial yang selama ini sudah ada sehingga semakin sulit untuk diatasi.

BACA JUGA:Mensos Gus Ipul soal Sekolah Rakyat: Mulai Uji Coba di Jakarta

Padahal seharusnya layanan pendidikan harus bersifat inklusif, bukan diskriminatif yang bisa timbul dari pembentukan sekolah ini.

"Dengan memisahkan siswa berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi, diskriminasi dalam layanan pendidikan dapat terjadi," cetusnya.

• 1
• 2
• »

• ·Catatan Imparsial: 3 Tahun Terakhir Pelanggaran Beragama Turun, Apresiasi Peran Polri
• ·PSI Cari Pengganti Kaesang? Pendaftaran Ketum Baru Resmi Dibuka!
• ·LBH Jakarta Kritik Rencana Pramono Pasang CCTV di Permukiman: Hak Privasi Warga Terancam
• ·Arus Balik Libur Waisak Tembus 196 Ribu Kendaraan, Jalur Timur Paling Padat
• ·Kapan Puasa Rajab 2024 Dimulai?
• ·Status Sebagai Negara Nonblok, Kadin Optimis Indonesia Jadi Penyeimbang China
• ·Kuliah Gratis di IPB? Jalur Beasiswa BUD Dibuka Lagi, Daftarnya Cuma Sampai Juni 2025!
• ·Alasan Habiburokhman Mau Jadi Penjamin Mahasiswi ITB Tersangka Meme Jokowi
• ·Percepat Program 3 Juta Rumah, Menteri BUMN Erick Thohir: 123 Ribu Rumah Siap Dibangun
• ·TNI AD Selidiki Mengapa Warga Sipil Bisa Masuk Area Pemusnahan Amunisi di Garut
• ·FOTO: Menengok Pameran Kopi Internasional di JICC
• ·Alasan Gratis Ongkir Dibatasi, Komdigi: Hanya Atur Perang Harga agar Persaingan Sehat
• ·Kapan Puasa Rajab 2024 Dimulai?
• ·Anindya Bakrie Resmikan Kantor Pusat Konsultasi Satgas MBG, Targetkan 30 Ribu SPPG di Indonesia
• ·KWI Berharap Paus Leo XIV ke Indonesia: Beliau Pernah ke Tanah Papua
• ·Pakar Perjalanan Dunia Kapok Kunjungi Bali: Macetnya Tak Masuk Akal