JAKARTA,quickq官网软件ios DISWAY.ID– Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor, A. Rifqi al Mubarok, dengan tegas menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Ia menegaskan, langkah tersebut bertentangan dengan amanah reformasi 1998 yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, serta keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dari TNI.

BACA JUGA:Habiburokhman: 7 dari 8 Fraksi Komisi III DPR Tolak Polri di Bawah Kemendagri

"Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi," kata Rifqi, yang akrab disapa Gus Rifqi dalam keterangan resmi.

Ia juga mengingatkan, keputusan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

BACA JUGA:Pilkada Jakarta Berlangsung Kondusif, Timses Pram-Rano Apresiasi TNI-Polri

"Keputusan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat," tambah Gus Rifqi.

GP Ansor mengingatkan bahwa menggabungkan Polri ke dalam TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi. 

"Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita," ujarnya lagi.

BACA JUGA:PDIP Ingin Polri Ada di Bawah TNI atau Kemendagri Buntut Dugaan Cawe-cawe di Pilkada

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. 

"Pemisahan ini telah terbukti efektif selama lebih dari dua dekade, menghasilkan penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan," kata Gus Rifqi.

Sebagai organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan bahwa banyak pengambil kebijakan saat ini adalah aktivis reformasi 1998. 

BACA JUGA:Jawa Barat Jadi Destinasi Libur Nataru, Jasa Raharja dan Korlantas Polri Antisipasi Kecelakaan

• 1
• 2
• »

• ·10 Negara Paling Susah Terbitkan Visa untuk Wisatawan Asing
• ·Muntahan Paus Dihargai Miliaran, 'Harta Karun' Industri Parfum
• ·FOTO: 'Menyulap' Sampah Jadi Kacamata Trendi
• ·Rocky Gerung Bakal Kena Gusur, Ngabalin, Dosen UI hingga Guru Besar UGM Senang
• ·Cuma Ada 3 Orang yang Tak Butuh Paspor buat Keliling Dunia
• ·Bharada E Digugat Rp 15 Miliar oleh Deolipa Yumara, Pengacara: Klien Kami Tak Punya Uang
• ·Sudah Dua Bulan Cuaca Panas Ekstrem Melanda Indonesia, Kapan Akan Berakhir? Ini Prediksi BMKG!
• ·Indodax Tunjuk William Sutanto sebagai CEO Gantikan Oscar Darmawan
• ·Prabowo Minta Menteri KKP Usut Tuntas Kasus Pagar Laut
• ·IHSG Ambruk 0,65% ke 7.094 pada Penutupan Perdagangan Hari Ini, Saham KOPI Paling Melorot
• ·Optimalkan Pengelolaan Proyek, Badak LNG dan INPEX Masela Sepakati Kerja Sama di Bidang LNG
• ·Erick Thohir Buka
• ·Ini yang Terjadi Saat Insentif Mobil EV Dicabut, Penjualan Anjlok Parah
• ·Mengenal Kanker Kelenjar Ludah, Penyebab, dan Gejalanya
• ·Bareskrim Bakal Panggil Rocky Gerung Terkait Kasus Penyebaran Hoax
• ·Apa Itu Rabu Wekasan? Ini Makna, Sejarah, dan Tradisinya